Shalahuddin Ahmad
Shalahuddin Ahmad profesional

Alumni ITB, Mantan Country Director dari sebuah perusahaan global, dan berkantor di sebuah kota tepi Black Sea. Menulis sebagai rasa tanggung jawab sosial untuk sharing, edukasi, dan menguji pemikiran sendiri serta dapatkan feedback dari komunitas. Aktif di Quora dan FB di waktu senggangnya.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Mengenal Sistem Politik Lebanon

29 Juni 2017   07:37 Diperbarui: 29 Juni 2017   07:53 570 2 0

Lebanon adalah sebuah negara di tepi laut tengah yang dulunya masuk dalam lingkup negeri Syam dimana selain Syria juga termasuk Jordan dan Palestina. Ada sekitar 18 kelompok religious di negara kecil ini dengan faksi terbesar terdiri atas Islam dan Kristen dan sedikit kelompok Yahudi. Lebanon adalah satu-satunya negara Arab yang ketika didirikan mayoritas penduduknya beragama Kristen.

Hasil pemilu tahun 1932, kelompok kristen berjumlah 51%

dari populasi dan sisanya terdiri Islam, Yahudi, Druze, dll, sehingga ketika negara ini terbentuk lepas dari Inggris dan sebelumnya bagian dari Turki selama berabad abad mempunyai kesepakatan sbb :

Presiden : Harus beragama Kristen Maronit. Kristen Maronit adalah salah satu sekte Kristen yang sudah ada bahkan sebelum datangnya Islam yang dikaitkan dengan nama pendirinya John Maron.

Perdana Menteri : Harus beragama Muslim Sunni.

Ketua Parlemen : Harus beragama Syiah

Komposisi demografi ini sudah berubah, berdasarkan sensus tahun 2012 kelompok Kristen sudah menjadi minoritas dan kelompok Islam yang didalamnya termasuk Sunni dan Syiah sudah mencapai 54% dari populasi, sehingga menghilangkan identitas Lebanon sebagai negara Arab dengan penduduk mayoritas Kristen.

Meskipun pembagian sudah diatur seperti ini, Lebanon pernah mengalami perang saudara yang panjang dengan aliansi kubu yang saling berbeda dan berubah-ubah dan tak terkait dengan Agama. Terkadang Islam beraliansi dengan Kristen melawan kelompok kiri, konflik dengan kelompok Pro Palestina dll.

Belajar dari Lebanon, dimana pembagian kekuasaan didasarkan atas kelompok agama dan ketika didirikan, kelompok Kristen meskipun hanya mayoritas tipis 51% bisa memaksakan kehendak agar Presiden Lebanon haruslah pemeluk Kristen Maronit, maka mengapa Indonesia dengan penduduk mayoritas Islam 85%  tak membuat ketentuan Presiden Republik Indonesia haruslah beragama Islam sebagai refleksi kelompok agama terbesar di negeri ini.

Ini mungkin dilakukan karena selama ini daerah2 seperti Papua, NTT, Bali, dan Sulawesi Utara umumnya selalu diisi gubernur definitif dari kalangan agama mayoritas setempat, sedangkan daerah2 mayoritas Muslim dibuka kemungkinannya untuk diisi oleh agama apa saja yang merupakan tindakan yang sangat tidak adil. Jangan sampai terkesan, jika Islam mayoritas maka Islam harus toleran ke calon non Muslim sedangkan jika non Muslim mayoritas maka jangan pernah ada toleransi untuk calon muslim.

Bahkan sistem ketatanegaraan di Indonesia lebih baik didasarkan atas asas proporsionalitas baik di negeri dan swasta. Semua lembaga negara harus mempertahankan komposisi 85% bagi muslim dan tak terjadi seperti yang di KPK sekarang dimana 4 dari 5 komisioner KPK adalah kalangan non Muslim.

Penerapan asas proporsional di swasta juga ada baiknya dilakukan seperti ini, agar etnik tertentu tidak menguasai tempat tertentu. Departemen tenaga kerja harus menjaga asas proporsionalitas ini di perusahaan swasta dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Rekruitmen karyawan harus secara jelas mencantumkan komposisi yang diharapkan. Akan lebih elok lagi jika asas proporsional ini diikat dengan Undang-undang keberagaman di Indonesia.

Pancasila dan kebhinnekaan tak bisa dijadikan dalil untuk memaksakan gubernur non muslim di daerah mayoritas muslim atau memaksakan presiden non Muslim di negeri ini. Bahkan prinsip keadilan seperti ini sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana Ummat Islam sebagai salah satu kelompok sosial terbesar mendapatkan keadilan dengan diwakili secara proporsional di semua lini kehidupan bangsa ini.